Rapat Koordinasi Bulanan TPP Kabupaten Muna Barat Bahas Evaluasi Program Prioritas Pendampingan Desa Tahun 2026

 

Muna Barat, Juni 2026 – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Muna Barat kembali melaksanakan Rapat Koordinasi Bulanan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muna Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Muna Barat, Koordinator Kecamatan/Pendamping Desa (Korcam/PD), serta Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kabupaten Muna Barat.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan ini menjadi wadah konsolidasi, evaluasi, dan penguatan sinergi antarpendamping dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Muna Barat.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Koordinator TAPM Kabupaten Muna Barat, La Ode Zaitul Radio, yang menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas pendampingan serta memperkuat koordinasi di semua tingkatan. Menurutnya, berbagai program prioritas pemerintah yang dilaksanakan di desa memerlukan dukungan dan komitmen seluruh tenaga pendamping agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pendamping memiliki peran penting dalam memastikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan secara efektif. Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan responsivitas terhadap berbagai persoalan di lapangan harus terus diperkuat," tegasnya.

Selanjutnya, Tim TAPM Kabupaten Muna Barat menyampaikan materi evaluasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. La Supuri, selaku Person In Charge (PIC) Pemantauan Penyaluran Dana Desa, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan pendampingan aplikasi e-HDW, menyampaikan perkembangan realisasi penyaluran Dana Desa Tahun 2026 di masing-masing desa. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyaluran BLT-DD serta mengidentifikasi sejumlah kendala teknis yang masih dihadapi dalam pemanfaatan aplikasi e-HDW, khususnya terkait akses dan pelaporan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Dalam arahannya, La Supuri meminta seluruh pendamping untuk terus melakukan pemantauan dan memastikan pelaksanaan kegiatan di desa berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Jasmanto Anggu, selaku PIC Perencanaan Desa, Peningkatan Kapasitas, Penanganan Pengaduan dan Permasalahan, menyampaikan hasil evaluasi terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan desa serta pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa. Ia juga menegaskan bahwa setiap permasalahan dan pengaduan yang muncul di tingkat desa perlu ditangani secara cepat, tepat, dan melalui mekanisme yang berlaku agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, rapat juga membahas progres pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang masih menjadi salah satu fokus pendampingan tahun 2026. Tim TAPM mendorong seluruh Korcam/PD dan PLD agar terus memfasilitasi pemerintah desa dan pengurus BUM Desa dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi sehingga proses penerbitan badan hukum dapat segera diselesaikan.

Pembahasan lainnya adalah perkembangan Media Informasi Desa (MID) sebagai sarana keterbukaan informasi publik di desa. Keberadaan MID diharapkan dapat menjadi media yang efektif dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Suasana rapat berlangsung aktif dan penuh dinamika. Pada sesi diskusi dan tanya jawab, para Koordinator Kecamatan/Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai perkembangan dan kendala yang dihadapi di wilayah dampingannya masing-masing. Beragam isu yang mengemuka antara lain proses verifikasi badan hukum BUM Desa, keterlambatan penyaluran beberapa kegiatan, optimalisasi peran KPM, serta berbagai kendala teknis dalam penggunaan aplikasi e-HDW.

Melalui forum diskusi tersebut, Tim TAPM memberikan berbagai penjelasan, arahan, serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para pendamping di lapangan. Diskusi yang berlangsung secara interaktif ini diharapkan dapat meningkatkan kesamaan persepsi serta memperkuat langkah-langkah pendampingan yang lebih efektif.

Rapat koordinasi bulanan ini ditutup dengan penegasan kembali pentingnya menjaga kekompakan dan profesionalisme seluruh Tenaga Pendamping Profesional dalam menjalankan tugas pendampingan. Seluruh peserta juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh program prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Muna Barat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Subscribe to receive free email updates: