Bupati Muna Barat Undang Pendamping Desa, Bahas Sinkronisasi dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan dari 20% Dana Desa 2025

Muna Barat, 17 September 2025 — Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelar rapat koordinasi bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk membahas sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan yang bersumber dari 20% Dana Desa Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Muna Barat, Rabu (17/9/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Muna Barat La Ode Darwin, didampingi Wakil Bupati La Ode Ali Basa, serta dihadiri oleh Kadis PMD, Sekdis PMD, Kadis Koperasi dan UMKM, Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat (TAPM), dan seluruh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa (PD/PLD) se-Kabupaten Muna Barat.

Dalam arahannya, Bupati La Ode Darwin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, pendamping, dan perangkat daerah agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Program ketahanan pangan bukan hanya soal penyerapan anggaran, tapi bagaimana desa bisa mandiri dan produktif menjaga ketersediaan pangan. Harus ada kesinambungan agar manfaatnya terasa jangka panjang,” ujar Bupati Darwin.

Bupati juga menyampaikan harapannya agar Muna Barat dapat menjadi “Kampung Telur” di masa depan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebutuhan pasokan bahan pangan seperti telur akan meningkat tajam.

“Selama ini telur ayam ras kita masih didatangkan dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Tapi dengan adanya program MBG, Sidrap pun akan kesulitan memenuhi permintaan dalam daerahnya sendiri. Ini peluang besar bagi masyarakat Muna Barat untuk bergerak di sektor peternakan ayam petelur,” jelasnya.

Ia menggambarkan potensi besar kebutuhan telur di Muna Barat. Jika dalam satu hari terdapat 3.000 siswa yang dilayani oleh sata dapur layanan dengan menu lauk telur, maka dibutuhkan setidaknya 3.000 butir telur per hari. “Itu baru satu hari untuk satu dapur layanan. Bayangkan berapa besar peluang ekonomi jika produksi telur dilakukan dari desa-desa kita sendiri dengan memaksimalkan Dana Dana Desa untuk Ketahanan Pangan. Saya akan support dengan mengerahkan OPD Teknis terkait untuk membantu Desa,” tambahnya.

Sementara itu, Korkab TPP Muna Barat, La Ode Zaitul Radio, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga pertengahan September ini, baru 15 desa yang telah menyalurkan dana ketahanan pangan. Sedangkan desa lainnya masih dalam tahap penyusunan rencana usaha dan penataan BUM Desa sebagai pelaksana kegiatan tersebut.

“Dana ketahanan pangan diarahkan sebagai modal desa agar programnya berkelanjutan dan mampu mendukung program Presiden dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional,” ujar Zaitul.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pendamping desa, dan pemerintah desa, agar pelaksanaan program ketahanan pangan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Rls/TPP Muna Barat)